10 Hari Terakhir Ramadhan: Fitrah, Al-Qur’an, dan Manusia

Oleh: Farizal, SEI., ME

(Pengurus Dewan Dakwah Lampung)

Memasuki sepuluh hari terakhir Ramadhan, seorang muslim sebenarnya sedang berada pada fase paling penting dari perjalanan spiritual selama setahun penuh. Jika awal Ramadhan adalah masa penyesuaian dan pertengahan Ramadhan adalah masa penguatan, maka sepuluh hari terakhir merupakan puncak dari madrasah Ramadhan. Pada fase inilah seseorang diuji apakah ia benar-benar memanfaatkan Ramadhan untuk memperbaiki dirinya atau hanya menjalani rutinitas ibadah tanpa perubahan yang berarti.

Ramadhan sendiri adalah momentum yang sangat istimewa dalam kehidupan manusia. Semua waktu pada dasarnya penting, tetapi Allah memberikan keistimewaan tertentu pada waktu-waktu tertentu. Sebagaimana ada tempat yang dimuliakan seperti Makkah dan Madinah, demikian pula ada waktu yang dimuliakan, dan di antara waktu tersebut Ramadhan adalah yang paling istimewa. Keistimewaan Ramadhan bukan hanya karena kewajiban puasa, tetapi karena ia menjadi sarana untuk memperbaiki manusia secara menyeluruh—baik dari sisi fisik, jiwa, maupun pemikiran.

Ramadhan dan Upaya Mengembalikan Manusia pada Fitrahnya

Setiap manusia dilahirkan dengan fitrah, yaitu potensi dasar yang diberikan Allah untuk mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, kemudian lingkunganlah yang dapat mengarahkan atau bahkan menyimpangkannya. Artinya, fitrah bukanlah sesuatu yang otomatis terjaga sepanjang hidup. Ia adalah potensi yang harus dipelihara dan dikembangkan. Dalam perjalanan hidup, manusia sering kehilangan keseimbangan karena berbagai pengaruh: lingkungan, cara berpikir, orientasi hidup, dan gaya hidup yang terlalu berpusat pada materi.

Akibatnya, manusia bisa kehilangan arah hidup. Ada yang berhasil secara materi tetapi jiwanya gelisah. Ada yang cerdas secara intelektual tetapi jauh dari nilai spiritual. Ada pula yang rajin beribadah tetapi cara berpikirnya sempit karena kurang ilmu. Kondisi inilah yang membuat manusia sering mengalami kekacauan dalam hidupnya. Padahal Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu menjadi hamba-Nya dan menjalankan kehidupan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan dengan tiga unsur utama yang harus berkembang secara seimbang. Pertama, unsur fisik atau materi. Manusia memiliki tubuh yang berasal dari tanah. Karena itu Allah menyediakan berbagai rezeki yang halal dan baik (halalan thayyiban) agar manusia dapat menjaga kesehatan fisiknya. Kebutuhan fisik ini penting, karena tubuh yang sehat membantu manusia menjalankan ibadah dan tugas kehidupannya dengan baik.

Selain fisik, manusia memiliki unsur ruh yang membuatnya memiliki perasaan, kesadaran, dan kedekatan dengan Tuhan. Jiwa manusia membutuhkan makanan spiritual seperti dzikir, shalat, doa, dan hubungan yang dekat dengan Allah. Ketika aspek ruh ini diabaikan, manusia akan mudah merasa gelisah, cemas, dan kehilangan ketenangan hidup meskipun memiliki banyak materi.

Ketiga, Allah juga memberikan manusia kemampuan berpikir dan belajar. Ilmu adalah sarana untuk memahami kebenaran dan menentukan arah hidup. Tanpa ilmu, seseorang bisa saja memiliki semangat beragama yang tinggi tetapi tersesat dalam praktiknya. Karena itu Islam sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu sepanjang hayat.

Ketidakseimbangan dalam Kehidupan Modern

Dalam kehidupan modern, ketidakseimbangan ini sangat sering terjadi. Banyak orang yang sangat fokus pada pencapaian materi tetapi mengabaikan perkembangan spiritual dan intelektualnya. Sebaliknya, ada pula yang rajin beribadah tetapi kurang memperhatikan pengembangan ilmu dan pemahaman yang benar. Ketika keseimbangan ini hilang, manusia bisa kehilangan jati dirinya sebagai makhluk yang seharusnya hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Ramadhan hadir sebagai sarana untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut. Puasa melatih pengendalian diri terhadap kebutuhan fisik. Ibadah memperkuat hubungan dengan Allah. Sementara interaksi dengan Al-Qur’an memperkaya pemahaman dan memperbaiki cara berpikir manusia.

Al-Qur’an sebagai Penjaga Fitrah

Al-Qur’an adalah petunjuk Allah yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Ia tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga membentuk cara manusia memahami kehidupan. Namun memahami Al-Qur’an tidak cukup hanya dengan membaca teksnya. 

Al-Qur’an harus dipahami bersama dengan teladan Rasulullah SAW, karena beliau adalah contoh nyata bagaimana Al-Qur’an dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa memahami teladan Nabi, seseorang bisa saja salah memahami Al-Qur’an. Sejarah menunjukkan bahwa ada kelompok yang sangat rajin membaca Al-Qur’an tetapi justru menyimpang karena tidak memahami bagaimana Al-Qur’an dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena itu, mempelajari kehidupan Nabi dan generasi awal Islam menjadi sangat penting untuk memahami pesan Al-Qur’an secara benar.

Sepuluh Hari Terakhir: Momentum Puncak Ramadhan

Sepuluh hari terakhir Ramadhan memiliki keistimewaan tersendiri. Pada fase ini, Rasulullah SAW meningkatkan ibadahnya secara luar biasa. Beliau memperbanyak shalat malam, membaca Al-Qur’an, berdoa, dan melakukan i’tikaf. Di dalam sepuluh hari terakhir ini terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Malam ini menjadi kesempatan luar biasa bagi setiap muslim untuk mendapatkan keberkahan dan pengampunan dari Allah.

Karena itu, sepuluh hari terakhir Ramadhan seharusnya menjadi waktu untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Qur’an, memperdalam doa dan dzikir, memperbaiki niat dan tujuan hidup, serta merenungkan kembali perjalanan hidup kita sesuai fitrahnya.

Ketika fitrah manusia dijaga dengan baik, dibimbing oleh Al-Qur’an, dan diteladankan melalui kehidupan Rasulullah, maka akan lahir manusia beradab.

Manusia beradab adalah manusia yang memahami tujuan hidupnya, memiliki keseimbangan antara materi, spiritual, dan ilmu, serta mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Generasi sahabat Nabi adalah contoh nyata manusia beradab. Mereka tidak hanya menjadi pribadi yang saleh, tetapi juga membangun peradaban yang membawa keadilan, ilmu, dan kemajuan bagi umat manusia.

Refleksi di Akhir Ramadhan

Sepuluh hari terakhir Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk melakukan refleksi. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah Ramadhan membuat kita lebih dekat kepada Al-Qur’an? Apakah jiwa kita menjadi lebih tenang dan bersih? Apakah cara berpikir kita semakin matang dan bijaksana?

Jika Ramadhan dijalani dengan sungguh-sungguh, maka ia tidak hanya menjadi ibadah tahunan, tetapi menjadi proses pembentukan manusia yang lebih baik—manusia yang kembali kepada fitrahnya dan siap menjalani hidup dengan penuh kesadaran sebagai hamba Allah. Dengan demikian, sepuluh hari terakhir Ramadhan bukan sekadar penutup bulan puasa, tetapi puncak perjalanan spiritual yang menentukan kualitas kehidupan kita setelah Ramadhan berakhir.

Zakat dan Salah Kaprah Narasi Sosial: Sebuah Koreksi untuk Pak Menteri Agama

Farizal, SEI., ME 

Pengurus Dewan Dakwah Lampung

Pernyataan Pak Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang menyarankan umat Islam untuk "meninggalkan zakat" demi mempopulerkan wakaf dan sedekah memicu kekhawatiran serius. Di tengah tingginya gairah filantropi masyarakat—di mana Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia—pernyataan dari seorang tokoh selevel menteri ini sangat disayangkan.

Kekeliruan diksi dalam komunikasi publik ini berisiko menjadi fatal. Alih-alih membangkitkan kesadaran berwakaf, infaq dan sedekah, narasi tersebut justru dapat ditafsirkan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab negara atas persoalan ekonomi, yang kemudian ditimpakan kepada umat dengan kesan bahwa umat ini "pelit". Terlebih lagi, muncul wacana penggunaan dana zakat dan wakaf untuk program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berpotensi menabrak aturan syariat dan peruntukan asli dana umat.

Oleh karena itu, diperlukan pelurusan pemahaman agar zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) tidak dibenturkan, melainkan diletakkan pada posisi dan fungsinya masing-masing secara beriringan.

Kekeliruan Tafsir dan Bahaya Menggugat Rukun Islam

Gagasan untuk "meninggalkan zakat" dengan dalih bahwa Al-Qur'an lebih mempopulerkan kata shadaqah adalah sebuah ketidaktepatan penafsiran. Menteri Agama mengutip Surah At-Taubah ayat 103: "Khudz min amwalihim shadaqatan...". Secara tekstual memang menggunakan kata shadaqah, namun dalam disiplin ilmu tafsir—bahkan merujuk pada tafsir resmi Kementerian Agama sekalipun—makna shadaqah dalam ayat tersebut adalah zakat wajib. Zakat secara terminologi adalah bentuk sedekah yang diwajibkan dengan ketentuan-ketentuan spesifik.

Menyarankan umat untuk "meninggalkan zakat" sama halnya dengan menggugat Rukun Islam. Rukun adalah ruh dari agama itu sendiri. Sejarah mencatat dengan tinta tebal bagaimana ketegasan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu yang memerangi kaum yang menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau dengan tegas menyatakan tidak akan memisahkan antara kewajiban salat dan zakat. Konsekuensi dari menyepelekan rukun agama ini sangatlah berat, dan narasi tersebut bisa menjadi pijakan pembenaran bagi mereka yang memang enggan menunaikan kewajiban zakatnya.

Mengabaikan Perjuangan Panjang Pelembagaan Zakat di Indonesia

Sebagai pejabat negara, apresiasi terhadap institusi zakat harusnya dikedepankan. Perjuangan memformalkan zakat di Indonesia bukanlah proses semalam. Sejak era Presiden Soeharto pada tahun 1974, lalu terbitnya SKB 2 Menteri (Menag dan Mendagri) pada 1991-1999 yang melahirkan BAZIS, hingga disahkannya UU No. 38 Tahun 1999 dan perubahannya pada UU Tahun 2011, zakat telah memiliki payung hukum yang kuat.

BAZNAS dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional telah menjelma menjadi lembaga independen yang profesional. Pernyataan yang menyudutkan zakat ibarat langkah mundur yang mencederai perjuangan panjang para pegiat zakat dan melemahkan gerakan filantropi yang sudah terbangun kokoh. Tentu, evaluasi tetap diperlukan, misalnya terkait kritik besarnya anggaran iklan kampanye zakat yang mencapai miliaran dan diambil dari dana ZISWAF. Namun, solusinya adalah perbaikan tata kelola, bukan dengan mendelegitimasi syariat zakat itu sendiri.

Sinergi, Bukan Substitusi: Berbeda Peran, Satu Tujuan

Zakat, infak dan wakaf memiliki karakteristik fiqih yang sangat berbeda, sehingga keduanya tidak untuk dipertukarkan, melainkan saling melengkapi. Zakat merupakan jaring pengaman sosial dasar. Zakat sangat terikat oleh aturan yang ketat (qath'i). Ada syarat nishab (batas minimal harta), haul (batas waktu satu tahun), besaran tarif yang dibatasi (umumnya 2,5%), dan distribusinya dibatasi secara mutlak hanya untuk 8 golongan (asnaf). Zakat berfungsi sebagai instrumen pemenuhan hajat hidup dasar umat dan jaring pengaman sosial.

Sedangkan infaq dan sedekah merupakan bantuan spontan dan fleksibel yang memiliki perbedaan dengan zakat. Infak dan sedekah sunnah tidak memiliki batas waktu, nisab, maupun batasan nominal. Ini adalah instrumen reaktif dan fleksibel yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, untuk keperluan kebaikan apa saja.

Selanjutnya wakaf menjadi motor utama penggerak peradaban. Wakaf menahan aset pokoknya dan menyalurkan manfaatnya secara terus-menerus. Wakaf tidak memiliki syarat nisab, tidak dibatasi 2,5%, dan asnaf-nya jauh lebih luas. Seseorang yang hartanya belum mencapai nisab zakat  tetap bisa berwakaf. Peradaban Islam memang besar karena wakaf. Namun, ironisnya hari ini konsep pendanaan abadi (endowment fund) yang berakar dari wakaf justru lebih masif dijalankan oleh institusi Barat seperti Harvard, MIT, atau kelompok agama lain (seperti LDS Church) dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.

Narasi yang benar bukanlah meninggalkan zakat demi wakaf, melainkan bagaimana wakaf dapat menopang zakat untuk mengangkat derajat umat. Ketika zakat belum cukup untuk memenuhi hajat hidup dasar masyarakat, instrumen wakaf dan sedekah hadir untuk menambal kekurangan tersebut. Dengan pengelolaan wakaf yang produktif, kesejahteraan umat akan meningkat, sehingga orang miskin (mustahik) perlahan naik kelas menjadi orang yang wajib berzakat (muzakki). Ketika kebutuhan dasar (dharuriyat) sudah tertutupi oleh zakat yang melimpah, maka dana wakaf dapat berfokus untuk membangun puncak peradaban (tahsiniyat): mendirikan universitas kelas dunia, rumah sakit gratis, dan riset teknologi tingkat tinggi.

Kesimpulan

Menteri Agama semestinya memilih diksi yang lebih bijak dalam memberikan literasi filantropi kepada umat. Mempopulerkan wakaf adalah sebuah keharusan demi kemajuan peradaban, namun mengusulkan untuk "meninggalkan zakat" adalah narasi yang keliru secara teologis, ahistoris, dan berbahaya bagi psikologi umat. Negara harus hadir memperkuat institusi zakat sebagai kewajiban dasar, sekaligus mendorong wakaf sebagai pilar kejayaan masa depan. Keduanya adalah dua sayap peradaban Islam yang harus mengepak secara bersamaan.

Mendesak, Indonesia Perlu Mereformasi Tata Kelola Syariah untuk Menjamin Integritas dan Keberlanjutan Industri Keuangan Islam.

oleh Farizal, SEI

Mahasiswa Pascasarjana Institut SEBI

Perkembangan industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan kemajuan yang stabil dalam hal ekspansi lembaga, peningkatan aset, dan semakin besarnya minat publik untuk beralih pada produk yang lebih etis. Namun apabila dibandingkan dengan Malaysia—negara yang memiliki kerangka tata kelola syariah paling terstruktur dan diakui secara internasional—Indonesia masih menghadapi tantangan fundamental yang tidak bisa diabaikan. Artikel berjudul Hisbah in the Context of Shariah Governance in Islamic Finance: A Comparison Between Indonesia and Malaysia yang ditulis Ilza Febrina dan Budiman Abdullah menjadi dasar opini ini menegaskan bahwa perbedaan terbesar terletak pada struktur tata kelola syariah yang masih bersifat desentralisasi, sehingga menimbulkan variasi implementasi syariah antar lembaga dan menciptakan ruang ketidakkonsistenan yang cukup signifikan.

Di Indonesia, pengawasan syariah bergantung pada sinergi antara DSN-MUI, DPS di setiap lembaga, dan regulator umum seperti OJK. Kerangka ini di atas kertas tampak ideal karena memberikan ruang fleksibilitas, namun pada praktiknya justru membuka potensi ketidakteraturan. Misalnya, DPS di Indonesia hanya diwajibkan berjumlah minimal dua orang dan diizinkan merangkap jabatan hingga empat lembaga keuangan yang bergerak dalam sektor sejenis. Selain itu, audit syariah masih bersifat internal dan tidak selalu memiliki mekanisme pelaporan yang seragam kepada regulator. Akibatnya, implementasi fatwa DSN-MUI kerap berbeda antara satu lembaga dan lembaga lainnya. Kondisi seperti ini menyebabkan produk keuangan syariah yang sama dapat diimplementasikan dengan metode yang berbeda, sehingga membuka ruang arbitrase syariah dan menurunkan kepastian hukum bagi konsumen.

Sebaliknya, Malaysia telah membangun sistem tata kelola yang terpusat melalui Shariah Advisory Council (SAC) di bawah Bank Negara Malaysia. Setiap keputusan SAC bersifat final dan mengikat bagi seluruh lembaga keuangan Islam, sehingga tidak ada ruang perbedaan interpretasi antar institusi. Standardisasi yang ketat ini menciptakan stabilitas regulasi, memperkecil risiko ketidakpatuhan syariah, dan mendorong inovasi produk secara lebih terarah. Anggota Shariah Committee di Malaysia diwajibkan memiliki latar belakang pendidikan syariah yang kuat, menguasai bahasa Arab dan Inggris, serta tidak diperkenankan merangkap jabatan di sektor yang sama. Hal ini meningkatkan kualitas independensi dan profesionalisme pengawasan syariah di Malaysia.

Kelemahan pada aspek audit syariah di Indonesia juga tampak jelas. Malaysia secara tegas mengatur kewajiban audit syariah tahunan yang pelaksanaannya dievaluasi langsung oleh Bank Negara Malaysia. Laporan audit tersebut menjadi bagian dari dokumen publik dalam laporan tahunan lembaga keuangan. Di Indonesia, audit syariah masih menjadi domain internal DPS tanpa supervisi eksternal yang kuat. Ketika audit syariah tidak terstandardisasi dan tidak bersifat publik, risiko ketidakpatuhan syariah menjadi lebih sulit dipetakan, sementara konsumen tidak memiliki akses memadai untuk menilai integritas syariah suatu lembaga.

Artikel tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya lebih ketat dalam memilih kontrak atau model akad untuk memastikan kesesuaiannya dengan fiqh muamalah. Pendekatan kehati-hatian ini baik dari sisi integritas syariah, namun membawa konsekuensi berupa lambatnya inovasi produk keuangan syariah. Pada saat Malaysia meluncurkan berbagai inovasi yang agresif, meskipun sebagian menuai kritik, Indonesia cenderung berhati-hati ke titik stagnan. Keterlambatan inovasi ini menyebabkan industri keuangan syariah Indonesia tertinggal dalam kompetisi regional, terlebih dalam menghadapi perkembangan teknologi finansial dan digitalisasi ekonomi yang berkembang pesat.

Indonesia sebenarnya memiliki modal struktural yang signifikan. Keberadaan peradilan agama yang menjadi yurisdiksi resmi sengketa perbankan syariah merupakan keunggulan yang tidak dimiliki seluruh negara. Namun keunggulan tersebut tidak sepenuhnya termanfaatkan karena implementasi kepatuhan syariah antar lembaga masih belum seragam. Ketidakteraturan implementasi pada level industri dapat memunculkan beban perkara yang lebih besar bagi peradilan agama dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan preseden hukum.

Dalam konteks lebih luas, artikel ini memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju model yang lebih terpusat, namun pergerakan tersebut masih bersifat bertahap dan perlu percepatan. Reformasi struktural harus diarahkan untuk memperkuat kewenangan DSN-MUI agar keputusan syariah bersifat mengikat, memperbaiki tata kelola DPS agar lebih independen dan profesional, dan membangun sistem audit syariah eksternal yang terstandardisasi secara nasional. Selain itu, pengembangan SDM syariah perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas fiqh kontemporer, riset ekonomi syariah, hingga kemampuan memahami instrumen keuangan modern agar inovasi tidak berhenti pada akad-akad klasik.

Pada akhirnya, masa depan industri keuangan syariah Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian mereformasi tata kelola syariahnya. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global, namun potensi tersebut tidak akan terwujud jika tata kelola syariahnya tidak kokoh, tidak terstandardisasi, dan tidak responsif terhadap perubahan zaman. Keuangan syariah bukan sekadar pilihan bisnis, tetapi amanah moral dan sosial. Amanah ini hanya dapat ditegakkan melalui sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan terintegrasi dengan prinsip maqasid al-syariah. Reformasi tata kelola syariah bukan lagi sekadar opsi, tetapi keharusan strategis bagi masa depan industri keuangan Islam di Indonesia.

Tinjauan Kritis Pengendalian Populasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Oleh: Farizal (Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI)

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kampanye pengendalian populasi terus digencarkan. Program Keluarga Berencana (KB), layanan kontrasepsi gratis, kampanye “satu anak cukup,” hingga promosi gaya hidup childfree, kerap dipromosikan sebagai solusi atas kemiskinan dan krisis lingkungan. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, pendekatan ini lebih banyak berakar pada teori Malthusian, bukan pada realitas struktural dan ekonomi yang sebenarnya.

Teori Malthusian dan Akar Ideologis Pengendalian Populasi

Thomas Robert Malthus, seorang ekonom Inggris abad ke-18, meyakini bahwa populasi manusia bertumbuh secara geometris, sementara pertumbuhan sumber daya berjalan secara aritmetis. Menurut pandangannya, ketimpangan ini akan menyebabkan kelaparan massal, kemiskinan, dan bencana sosial, kecuali jika pertumbuhan penduduk dibatasi secara aktif.

Teori Malthus menjadi dasar berbagai kebijakan global yang menargetkan pembatasan jumlah kelahiran, terutama di negara-negara miskin. Bantuan luar negeri kerap disyaratkan dengan penurunan angka kelahiran. Namun, pendekatan ini cenderung mengabaikan akar sebenarnya dari masalah kemiskinan: ketimpangan distribusi kekayaan dan penguasaan alat produksi oleh segelintir elit.

Karl Marx: Kritik terhadap Narasi Kelangkaan

Berbeda dengan Malthus, Karl Marx melihat persoalan kemiskinan bukan pada jumlah manusia, tetapi pada siapa yang menguasai sumber daya. Dalam kerangka pemikiran Marx, kelaparan terjadi bukan karena kekurangan pangan, tetapi karena distribusi yang tidak adil. Kekayaan yang terkonsentrasi di tangan 1% populasi global menjadikan mayoritas manusia kesulitan mengakses kebutuhan dasar.

Analisis ini diperkuat oleh data seperti laporan Oxfam yang menyatakan bahwa 1% orang terkaya menguasai lebih banyak kekayaan daripada 95% populasi dunia lainnya. Artinya, narasi bahwa "orang miskin tidak boleh punya banyak anak" justru memindahkan tanggung jawab dari sistem ke individu, dari ketimpangan struktural ke pilihan pribadi.

Perspektif Ekonomi Islam: Distribusi, Bukan Pembatasan

Ekonomi Islam memiliki posisi yang lebih seimbang dan manusiawi dalam memandang isu populasi. Islam tidak menolak hak milik pribadi, namun menegaskan pentingnya distribusi yang adil dan larangan penimbunan (ihtikar). Islam juga melarang penguasaan sumber daya publik oleh segelintir orang, serta praktik ekonomi manipulatif seperti riba yang memperkaya minoritas dengan menghisap mayoritas.

Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi—bukan beban ekologis. Banyaknya penduduk bukanlah masalah jika kekayaan dan sumber daya tidak dimonopoli. Nabi Muhammad saw. bahkan menganjurkan umat untuk memperbanyak keturunan, selama didasari tanggung jawab dan keberkahan, bukan sekadar kuantitas.

Lebih dari itu, Islam tidak memaksakan pembatasan kelahiran oleh negara. Islam membolehkan perencanaan keluarga dalam kondisi tertentu, seperti keterbatasan ekonomi atau kesehatan, namun larangan bersifat kolektif dan koersif terhadap kelahiran bertentangan dengan prinsip syariah.

Narasi Populasi sebagai Alat Ideologis

Kampanye pengendalian populasi seringkali digunakan sebagai tameng ideologis untuk melindungi kekuasaan dan kekayaan elit global. Ketika penduduk banyak disalahkan sebagai penyebab kemiskinan dan kelaparan, perhatian publik teralihkan dari akar persoalan yang lebih substansial: sistem ekonomi yang timpang, rakus, dan monopolistik.

Dengan menyalahkan rakyat kecil karena memiliki banyak anak, elit tidak perlu mempertanggungjawabkan praktik akumulasi kekayaan yang tidak adil. Padahal, di balik setiap krisis pangan, perumahan, atau air bersih, sering kali terdapat kebijakan ekonomi yang memungkinkan satu orang memiliki seratus rumah, sementara seratus orang tidak memiliki satu pun.

Kesimpulan: Tantangan untuk Memikirkan Ulang Arah Kebijakan

Pembangunan yang berkeadilan tidak lahir dari pembatasan populasi, tetapi dari distribusi yang merata, transparansi dalam pengelolaan sumber daya, dan sistem ekonomi yang berpihak pada kemaslahatan umat. Perspektif ekonomi Islam menolak pendekatan Malthusian yang reduktif dan tidak manusiawi, serta menawarkan pendekatan alternatif berbasis keadilan, solidaritas, dan keberkahan.

Kebijakan publik perlu dikaji ulang: apakah benar-benar berpihak pada rakyat, atau sekadar melanggengkan dominasi segelintir? Sebab ketika manusia dipandang sebagai ancaman, bukan amanah, maka kebijakan pun akan lebih cenderung menindas daripada memerdekakan.

Audit Syariah Tak Cukup Sekadar Label: Saatnya Menghidupkan Spirit Hisbah dan Maqashid al-syariah

Oleh: Farizal (Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI) Di tengah pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah global, kita dihadapkan pada satu kenyataan mendasar: banyak lembaga keuangan syariah (LKS) yang secara bentuk tampak Islami, tetapi secara substansi jauh dari nilai-nilai syariah yang hakiki. Kepatuhan syariah kerap dimaknai sebatas lolos dari unsur riba dan gharar, sementara aspek keadilan, kemaslahatan, dan etika sosial hanya menjadi jargon tanpa pengawasan nyata. Di sinilah pentingnya menghidupkan kembali idealisme audit syariah.

Audit syariah seharusnya tidak berhenti sebagai fungsi teknis, melainkan menjadi sarana transformasi institusional yang berakar dari nilai-nilai maqaṣhid al-syariah dan sejarah pengawasan sosial dalam Islam, yakni lembaga hisbah.

.

Hisbah: Jejak Historis Pengawasan Islami

Dalam sejarahnya, hisbah bukan sekadar lembaga moral, melainkan sistem audit sosial yang menjamin transaksi, distribusi barang, bahkan perilaku pasar berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hisbah adalah institusi yang menjembatani antara nilai spiritual dan tata kelola publik. Ini adalah cikal bakal audit syariah, yang sayangnya kini tereduksi hanya pada level review internal. Seharusnya audit syariah mampu dan wajib menjawab pertanyaan besar: Apakah lembaga ini telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat? Apakah kebijakan SDM-nya adil? Apakah zakat disalurkan sesuai syariat? Apakah lingkungan dipelihara? Dan pertanyaan-pertanyaan filosofis lainnya.

Konsep maqaṣhid al-syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn ‘Ashur dan Umar Chapra, menuntut agar audit syariah mencakup dimensi material dan spiritual. Lembaga seperti AAOIFI dan IFSB memang telah menyusun kerangka tata kelola governansi (good corporate governance) tetapi kenyataannya, banyak area penting seperti manajemen risiko belum dijangkau audit syariah secara optimal. Dari Penelitian yang ada mengungkapkan adanya kesenjangan besar antara teori audit syariah dan praktiknya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) seringkali tidak independen, karena memainkan dua peran sekaligus: sebagai penasehat syariah dan pelaksana review. Ini bertentangan dengan prinsip objektivitas.

Di sini lain dan ini menjadi ironis adalah, auditor eksternal yang memiliki independensi justru kerap tidak memiliki kompetensi fikih muamalah dan ekonomi Islam yang mumpuni. Dalam praktiknya, banyak bank syariah tidak menerapkan metode audit syariah yang benar, dan auditornya tidak memiliki kualifikasi syariah yang layak.

Solusi: Perkuat DPS, Lahirkan Auditor Syariah Independen

Untuk mengatasi krisis legitimasi ini, sudah seharusnya peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimaksimalkan secara struktural dan profesional. DPS tidak boleh hanya menjadi simbol atau formalitas dalam struktur LKS. Mereka harus memiliki sertifikasi profesional, seperti semacam CSAA (Certified Shari’ah Adviser and Auditor) dari AAOIFI. Mereka juga harus bekerja secara independen, tidak tunduk pada manajemen, dan wajib bertanggung jawab langsung pada otoritas pengawas keuangan syariah nasional. Selain itu, DPS juga harus menjalankan audit filosofis, tidak hanya teknis. Mereka harus menilai integritas dan etika lembaga, bukan sekadar kehalalan produk.

Di sisi lain, negara dan otoritas keuangan syariah harus mulai membentuk badan audit syariah independen nasional—sejenis “hisbah modern”—yang bertugas mengawasi seluruh LKS secara eksternal, transparan, dan berbasis maqāṣid. Ini bukan pilihan, tapi keharusan jika kita ingin menyelamatkan integritas ekonomi Islam dari kooptasi kapitalisme semu berbungkus syariah.

Penutup: Audit Syariah adalah Amanah Umat

Audit syariah bukan sekadar kegiatan administratif. Ia adalah manifestasi dari amanah yang besar yaitu menjaga integritas lembaga keuangan agar benar-benar berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sudah saatnya kita hentikan praktik audit syariah yang sempit, teknokratis, dan formalistik. Mari kita hidupkan kembali semangat hisbah, menjadikan maqāṣid al-syarī‘ah sebagai ruh pengawasan, dan menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan hanya soal produk, tetapi juga soal nilai dan keberpihakan pada keadilan social dan ummat.

Embun pagi 13 rajab 1438

💧💦 *EMBUN PAGI*💦💧
_Ahad, 9 April 2017_
*13 Rajab 1438 H*

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*
🍀
Dari Ibnu Abas berkata "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; *"Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka; mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang untuk berjaga di jalan Allah."* (HR. Tirmidzi: 1563)

🌸
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu'. (Al Isra: 109)
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*

Embun Pagi 17 Rajab 1438

💧💦 *EMBUN PAGI*💦💧
_Jumat, 14 April 2017_
*17 Rajab 1438 H*

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*
🍀
dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli Mulamasah (yaitu: jual beli dengan sistem menyentuh pakaian tanpa melihatnya) dan Munabadzah (yaitu: melemparkan pakaian dengan maksud menjualnya sebelum memeriksanya dan menjualnya). (HR Muslim 1511)

🌸

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS Al Jumuah: 10)

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*