Ada Anggota DPR dan Pimpinan Daerah Belum Paham Reformasi Anggaran

Jakarta - Pemerintah terus melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran dengan indikator performace base budgeting. Namun belum semua stakeholder termasuk anggota DPR dan pimpinan daerah belum paham 100%.

"Kalau melihat seminar, sampai dimana mau kemana, apakah seluruh pelaku paham performace base budgeting? Saya ragu stakeholder memahami, termasuk DPR dan daerah," kata Wakil Menteri Negara PPN/Wakil Kepala Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuwo di Jakarta, Kamis (30/8/2012).

Padahal pada masa mendatang reformasi perencanaan dan penganggaran lebih banyak menjadid tanggung jawab pemerintah tingkat daerah. "Ke depan tanggung jawab lebih besar ada pada pelaku, Kementerian Lembaga dan Daerah. Perlu edukasi yang intens kepada pelaku dan daerah," ucapnya.

Dirjen Anggaran Kementerian keuangan, Herry Purnomo menambahkan, penerapan reformasi anggaran membutuhkan waktu. Terlebih kini penganggaran berdasarkana prinsip akuntansi, hingga apa yang terjadi dahulu sangat berbeda.



"Anggaran pembangunan yang bersifat membangun tanpa menambah nilai aset kini masuk dalam anggaran belanja bantuan sosial, bukan lagi anggaran pembangunan. Kan pakai akuntansi," ujarnya.

"Terlebih kini pelaku K/L atau daerah harus memperhitungkan outcome dari rencana anggaran mereka. Kontribusinya apa? Apakah lancar? Bangun sistem memang tidak gampang," tegas Herry.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati menyebutkan, fase I periode 2005-2009 reformasi penganggaran sudah berjalan berupa pengenalan reformasi. Pada fase pengenalan, kemajuan telah dicapai antara lain unifield budget, penerapan klasifikasi anggaran berdasarkan goverment finance statistic 2001, dan sebagainya.

"Reformasi pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia khusisnya di bidang penganggaran menunjukan progres yang semakin baik. Selain itu opini dari BPK atas hasil audit laporan keuangan pemerintah selama empat tahun terakhir menunjukan progres," kata Anny.

Fokus lanjutan reformasi perencanaan dan anggaran adalah pengenalan penganggaran berbasis kinera kepada Pemda tahun 2013, lalu mencanangkan gerakan nasional percepatan penerapan pembangunan sistem IT yang terintegrasi dan handal.


sumber: http://finance.detik.com/read/2012/08/30/144437/2003351/4/ada-anggota-dpr-dan-pimpinan-daerah-belum-paham-reformasi-anggaran?f9911023